Lambar, (ZL) – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Petani Lampung Barat, mengelar unjuk rasa terkait anjok nya sejumlah harga Sayur Mayur di tingkat Petani dalam beberapa bulan terakhir.
Dengan membawa sejumlah secarik kertas dan spanduk yang berisi tuntutan, Aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa berlangsung di depan Kantor Bupati Lampung Barat, pada selasa siang (25/5/2021).
Untuk itu, melalui orasi ini Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pemuda Peduli Petani Lampung Barat, Putra Ari menyampaikan keluh kesah berdasarkan fakta yg dilihat dari para petani atas ketidak stabilnya harga sayur mayur seperti, Kubis, wortel, sawi dan jenis sayur lainnya.
Mereka menilai, pemerintah kurang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terkait penyaluran Dana Bantuan Sarana dan Prasarana ( sarpras ) produksi pertanian. sehingga tidak tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
Karena terjadinya fluktuasi harga yang tidak stabil dan tidak adanya kebijakan dari Pemerintah Lampung Barat, untuk mengupayakan ke stabilisasi harga mengakibatkan banyaknya petani yang merugi. Sebab, modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil keuntungan yang di peroleh.
Kemudian, Para Anak Petani ini menilai pemerintah setempat tidak mampu menjamin hasil pertanian, sehingga mengakibatkan hasil pertanian terbuang sia sia dan tidak laku terjual.
Oleh karena itu, melalui aksi unjuk rasa mahasiswa asal Lampung Barat ini mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan dan langkah konkrit serta mencari solusi secepatnya terkait anjlok nya harga sayur mayur.
Berikut ini empat (4) tuntutan yang disampaikan Aliansi Pemuda Peduli Lampung Barat kepada Bupati Lampung Barat :
1. Pemerintah segara melakukan pengawasan,pengawalan dan mengevaluasi produksi pertanian yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
2. Pemerintah segera membuatkan kebijakan terkait kestabilan harga dan standar minimum harga online yang terupdate untuk meminimalisir fluktuasi harga di bidang pertanian di wilayah Lampung Barat.
3. Pemerintah segera menyediakan wadah penampung hasil pertanian dalam lingkup yang besar sehingga mampu mengakomodir seluruh hasil pertanian yang ada di Lampung Barat.
4. Pemerintah segera menyediakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga hasil petani dapat dikelola, dikemas dan didistribusikan di pasar modern,pasar tradisional dan bekerjasama dengan perusahaan produksi. wadah ini akan menjadi lapangan pekerja baru yang diisikan oleh pekerja dari masyarakat asli Lampung Barat.
Apabila tuntutan mereka dalam kurun waktu satu bulan (1 bulan) tidak mendapatkan tanggapan dan di realisasikan oleh pemerintah Lampung Barat, maka mahasiswa ini akan melakukan gerakan aksi damai kembali, dengan masa yang lebih besar, untuk mendesak Pemkab Lambar, mengambil tindakan yang kongkrit. ( Prastyo/Agus)
Komentar